Archive for October, 2008

22
Oct
08

Doa untuk Group Bakrie……..

Beberapa kalangan dan pakar sudah menengarai bahwa ada indikasi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) menyelamatkan kebangkrutan group Bakrie. Di saat yang bersamaan pemerintah justru seakan membiarkan nasib korban Lapindo yang semakin hari semakin tak jelas. Bahkan warga Porong yang menjadi korban Lapindo semakin meluas. Di tengah upaya pemerintah menyelamatkan Group Bakrie, terbetik doa untuk group Bakrie

________________________

Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,

Engkau Maha Mengetahui betapa menderitanya hamba-Mu yang ada di Porong, Sidoarjo

Mereka kehilangan nafkahnya,

Mereka kehilangan hak-haknya sebagai manusia seperti layaknya..

Ya Allah,

Sejak munculnya semburan lumpur Lapindo

Hamba-Hamba-Mu yang ada di Porong dipaksa menghirup udara yang telah berbau busuk..

Sebagian dari mereka bahkan sudah tidak dapat menikmati air bersih lagi…

Tuhan, Mereka benar-benar terluka..

Ya Allah yang Maha Adil dan Perkasa..

Kini atas takdir-Mu krisis ekonomi telah melanda dunia dan juga Indonesia

Atas takdir-Mu pula saham-saham group Bakrie hancur…

Ya Allah,

Meskipun para pemimpin negeri ini berusaha keras menyelamatkan Group Bakrie dari keruntuhannya, namun kami yakin Engaku lebih berkuasa daripada Si-Yudhoyono atau Si-Kalla…

Ya Allah,

Selamatkan warga Porong…

Ya Allah yang Maha Adil..

Jangan selamatkan Group Bakrie dari kehancurannya…

Biarkanlah para pemilik modal di Group Bakrie sejenak merasakan pula sakit yang pernah dirasakan oleh korban Lapindo..

Ya Allah,  biarkanlah Group Bakrie mengalami kehancuran seperti ketika Engkau membiarkan harta korun tertelan bumi ..

Ya Allah, jangan selamatkan kekuasaan manusia yang ingin menyelamatkan Group Bakrie seperti saat Engkau tidak menyelamatkan kekuasaan Raja Fir’aun…

Amien..amien..

20
Oct
08

Jika Ical Jadi Presiden, Akankah Hak atas Lingkungan Hidup Sirna?

Koordinator Kajian Badan Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar Anton Lesiangi mengatakan Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar mengusung 10 nomine calon presiden pada Pemilihan Presiden 2009. Salah satu nomine itu adalah Aburizal Bakrie (Ical). Jika Ical jadi presiden, bagaimana ya nasib korban Lapindo? Bagaimana pula nasib lingkungan hidup Indonesia. Akankah lingkungan hidup kita semakin hancur seiring dengan dilantiknya Ical menjadi Presiden RI?

————–

Berita Koran TEMPO (20/10) yang memuat para nomine calon presiden itu bisa jadi membuat gerah hati seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap nasib korban Lapindo. Bagaimana tidak, Ical yang selama ini seringkali membela posisi Lapindo justru dinominasikan menjadi Presiden oleh partai pemenang pemilu pada tahun 2004 yang lalu.

Bukan hanya terkait kasus Lapindo tapi nasib keberlanjutan alam Indonesia juga dipertaruhkan jika Ical benar-benar jadi Presiden Republik Indonesia. Betapa tidak, pada saat menjadi Ketua Komite Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Ical pernah mengeluarkan pernyataan yang mengancam lingkungan hidup.

Pada tahun 2002, Ical pernah mengusulkan pembangunan ekonomi terlebih dahulu tanpa penanganan masalah lingkungan hidup. Kontan, pandangan itu mendapat tentangan dari pakar lingkungan hidup Emil Salim. Bahkan di tengah kesibukannya, Emil Salim, menyempatkan diri untuk menulis pendapatnya guna ‘melawan’ pendapat Ical di Harian KOMPAS hari Selasa, 26 November 2002

Celakanya, hanya empat tahun berselang, tepatnya tanggal 29 Mei 2006 lumpur Lapindo menghancurkan keberlanjutan ekologi warga Sidoarjo.

Pertanyaannya kemudian adalah, jika Ical jadi Presiden RI apakah kita masih bisa menikmati hak asasi kita atas kondisi lingkungan hidup yang sehat? Apakah kita masih bisa minum air bersih dan menghirup udara sehat jika mantan bos Bakrie itu menjadi Presiden?

15
Oct
08

Share-Bulletin Korban Lapindo Edisi II

Korban Lapindo masih bersuara menentang kekuasaan politik dan modal yang mengabaikan hak-haknya sebagai manusia. Kesan itulah yang muncul dalam Bulletin Korban Lapindo Edisi ke-2 ini. Selangkapnya dapat di-download di bawah ini..gratis..tis…tis…tis..

bulletin-korban-lapindo-edisi-ii1

15
Oct
08

Pemerintah Subsidi Orang Kaya dan Hempaskan yang Miskin…

Untuk kesekian kalinya, pemerintah menyubsidi orang-orang kaya dan meninggalkan warganya yang miskin seperti korban Lapindo. Setelah muncul kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), Peraturan Presiden (Perpres) soal Lapindo yang menghilangkan secara berlahan tapi tanggungjawab korporasi atas malapetaka lumpur, kini pemerintah menaikkan jaminannya kepada nasabah deposito hingga Rp. 2 miliar.

____________________________

Pemerintah menaikkan besar maksimal dana nasabah yang dijamin pemerintah sebanyak 20 kali lipat dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Keputusan yang berlaku mulai hari ini diambil agar sistem perbankan terhindar dari “rush” atau aksi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, (13/10), seperti yang ditulis di web metrotvnews.com.

Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki deposito hingga Rp.2 miliar? Jawabanya singkat dan jelas, ORANG KAYA. Seperti yang sudah-sudah, krisis keuangan global yang mengancam berkurangnya kenyamanan hidup orang-orang kaya selalu segera di respon pemerintah dengan cepat dan memuaskan.

Lantas bagaimana respon pemerintah terhadap krisis yang menimpa orang miskin? Kasus Lapindo adalah gambaran yang nyaris telanjang atas respon pemerintah itu.

Ibu Jumik, korban Lapindo yang terpakasa harus meninggalkan Rumah Sakit Sidoarjo karena tidak mampu membayarnya. Sementara itu Bapak Marsono, korban Lapindo yang seperti bunyi suratnya di Majalah TEMPO edisi 13-19 Oktober 2008 selalu diombang-ambingkan dalam meminta haknya. Mereka adalah sebagian kecil kisah pilu warga negara yang ditinggalkan oleh negara.

Padahal mereka tidak memiliki kesalahan terhadap negara, mereka juga tidak memiliki dosa terhadap Lapindo. Namun kini mereka harus kehilangan rumah, sekolah, kebun, sawah, sahabat, sanak saudara dan kampungnya akibat semburan lumpur Lapindo.

Dimana negara? Kemana larinya negara pada kasus Lapindo? Kenapa negara seakan ‘bersujud’ di hadapan korporasi besar itu? Mengapa bila rakyat jelata yang dihantam krisis, negara seakan bersembunyi dan baru muncul ketika orang-orang kaya yang terancam krisis?

09
Oct
08

Group Bakrie Kolaps? Ganti Rugi Korban Lapindo Diabaikan?

Menurut berita yang ditulis di http://www.metrotvnews.com (8/10), saham enam perusahaan Grup Bakrie yang disuspend sejak kemarin, sudah tidak diperdagangkan sejak tadi pagi. Apakah ini pertanda kerajaan bisnis group Bakrie sedang menunggu ajal? Lantas bagaimana tanggungjawabnya terhadap ganti rugi korban Lapindo?Akankah diabaikan? Beranikah pemerintah segera menyita asset group Bakrie agar tidak lari dari tanggungjawabnya terhadap korban Lapindo?

_____________________

Krisis keuangan yang semula melanda Amerika Serikat mulai terasa di Indonesia. Bursa Efek Jakarta mulai goyah. Saham enam group Bakrie dihentikan penjualannya di bursa saham. Beberapa orang bilang bahwa ini adalah tanda-tanda kejayaan group Bakrie akan berakhir. Benarkah?

Jika analisa bahwa ini adalah tanda-tanda kehancuran kerajaan bisnis group Bakrie itu benar, lantas bagaimana dengan tanggungjawabnya terhadap ganti rugi korban Lapindo? Akankah nasib mereka ditinggalkan begitu saja?

Hingga kini beberapa korban Lapindo masih banyak yang belum menerima ganti rugi sesuai dengan kesepakatan. Itu baru ganti rugi yang telah direduksi menjadi persoalan jual beli, belum ganti rugi akibat meningkatnya biaya kesehatan akibat kehancuran lingkungan hidup yang terjadi di kawasan Porong.

Perkembangan kondisi terakhir inilah yang mengharuskan negara segera turun dari menara gading untuk melindungi korban Lapindo. Negara harus segera menggunakan kekuasaannya untuk menyita aset group Bakrie agar mereka tidak mangkir atau meninggalkan tanggungjawab ganti rugi terhadap korban Lapindo yang semakin meluas.

Namun, bernaikah Presiden Yudhoyono melakukan pembelaan terhadap korban Lapindo?

08
Oct
08

Emil Salim VS Aburizal Bakrie?

Masyarakat terhenyak, ketika muncul semburan lumpur Lapindo yang menghancurkan ekosistem di kawasan Porong. Padahal jika kita menoleh ke belakang kita tidak perlu terhenyak atau kaget dengan penghancuran lingkungan besar-besaran itu. Pasalnya, pada tahun 2002, mantan ‘Big Boss’ group Bakrie, perusahaan induk Lapindo, yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pernah melontarkan pemikiaran yang membahayakan bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Tokoh lingkungan Hidup Emil Salim pun mengkritik pemikiran Aburizal Bakrie tersebut. Andaikata Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, menuruti kata-kata Emil Salim mungkin tidak akan terjadi malapetaka lumpur panas Lapindo..

Berikut kutipan kritik Emil Salim terhadap pendapat Aburizal Bakrie.

________________

Ekonomi dalam Lingkungan

Oleh Emil Salim

DALAM pertemuan baru-baru ini dengan Pengurus Kadin tentang hasil keputusan “Pertemuan Kepala Pemerintahan tentang Pembangunan Berkelanjutan” di Johannesburg, Afrika Selatan, Juni 2002, Ketua Umum Kadin Indonesia Aburizal Bakrie, mengusulkan agar di masa krisis ekonomi sekarang ini diutamakan pembangunan ekonomi lebih dulu tanpa penanganan masalah lingkungan hidup.

Alasannya jelas, menanggapi masalah lingkungan makan ongkos. Dalam keadaan sekarang ini sekadar mempertahankan hidup perusahaan saja sudah menguras segala dana, daya, dan tenaga perusahaan. Apalagi jika ditambah untuk biaya lingkungan. Lagipula bukankah negara industri tadinya membangun ekonomi juga tanpa pertimbangan lingkungan, dan baru kemudian menggarapnya setelah industri sudah maju?

Maka yang ingin diusulkan Ketua Umum Kadin Indonesia adalah pendekatan pola “ekonomi dulu, lingkungan kemudian.”

Sementara ini, rekan-rekan di lembaga swadaya masyarakat cemas menyaksikan kemerosotan lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan di kebanyakan negara berkembang sudah membahayakan daya dukung alam guna menopang kehidupan manusia. Di Indonesia saja, luas areal hutan sudah amat menciut. Dikhawatirkan lima tahun lagi hutan dataran rendah Pulau Sumatera akan gundul, dan sepuluh tahun lagi nasib sama berlaku untuk Pulau Kalimantan.

Kondisi sungai-sungai Pulau Jawa sudah tercemar berat. Lautan di Indonesia bagian barat sudah terkuras ikannya melebihi kemampuan perkembang-biakannya, sehingga jumlah stok ikan di laut menciut. Pencemaran udara, terutama di kota-kota, sudah amat memprihatinkan dan berdampak luas pada naiknya korban akibat infeksi saluran pernapasan. Dan kerusakan lingkungan Indonesia berdampak global. Tahun 1997 kebakaran hutan Indonesia dan pembakaran tanah gambut telah melepaskan ke atmosfir 2,6 milyar ton karbon, sehingga menaikkan laju pertambahan CO2 dengan dua kali di angkasa bumi. Kebakaran hutan ini seakan tak terkendali lagi, dan berlaku setiap tahun hingga kini. Juga mencemaskan adalah penyedotan air tanah melebihi kemampuan alam untuk mengisinya kembali sehingga volume air dalam tanah kian berkurang.

Dalam keadaan seperti ini bisa dipahami bila lembaga swadaya masyarakat di lingkungan gelisah-resah, mengepalkan tinju dan berseru: “selamatkan lingkungan dulu, baru ekonomi!”

Sumber :Kompas Selasa, 26 November 2002

atau dapat juga dilihat di http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-November/000485.html

07
Oct
08

Adakah Alasan untuk Kembali Memilih SBY dalam Pilpres 2009?

Beberapa hari yang lalu, santer beredar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak maju lagi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Pertanyaan mendasarnya adalah adakah alasan bagi rakyat Indonesia untuk kembali memilih kembali SBY dalam Pilpres 2009? Berikut beberapa pertanyaan yang membuat rakyat ragu terhadap kepemimpinan SBY selama ini?

_________________________

sumber foto http://www.presidensby.info

1. Bukankah Presiden SBY telah mengeluarkan dua kali Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan semburan lumpur Lapindo yang justru mereduksi persoalan ganti rugi terhadap korban menjadi sekedar persoalan jual beli asset? Bukankah dengan direduksinya ganti rugi dengan jual beli asset itu telah menghilangkan tanggung jawab Lapindo terhadap meningkatnya biaya kesehatan akibat dampak lingkungan hidup dari lumpur Lapindo?

2. Bukankah dalam kedua Perpres yang terkait dengan Lapindo itu telah membagi wilayah Porong menjadi kawasan terdampak dan diluar terdampak yang secara berlahan melepaskan Lapindo dari tangunggjawabnya atas malapetaka industri pertambangan di Sidoarjo itu?

3. Bukankah atas persetujuan Presiden SBY pula, miliaran rupiah uang rakyat di APBN dikucurkan untuk meringankan beban tanggungjawab Lapindo?

4. Ada hubungan apakah antara Presiden SBY dengan para petinggi Lapindo dan Group Bakrie sehingga beliau dengan tanpa beban mengabaikan temuan berbagai pakar independen dari dalam dan luar negeri yang menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo adalah akibat aktivitas pengeboran dan bukan bencana alam?

Lantas, adakah alasan bagi rakyat Indonesia untuk kembali memilih kembali SBY menjadi Presiden RI pada Pilpres 2009?