Doa untuk Group Bakrie……..

Beberapa kalangan dan pakar sudah menengarai bahwa ada indikasi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) menyelamatkan kebangkrutan group Bakrie. Di saat yang bersamaan pemerintah justru seakan membiarkan nasib korban Lapindo yang semakin hari semakin tak jelas. Bahkan warga Porong yang menjadi korban Lapindo semakin meluas. Di tengah upaya pemerintah menyelamatkan Group Bakrie, terbetik doa untuk group Bakrie

________________________

Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,

Engkau Maha Mengetahui betapa menderitanya hamba-Mu yang ada di Porong, Sidoarjo

Mereka kehilangan nafkahnya,

Mereka kehilangan hak-haknya sebagai manusia seperti layaknya..

Ya Allah,

Sejak munculnya semburan lumpur Lapindo

Hamba-Hamba-Mu yang ada di Porong dipaksa menghirup udara yang telah berbau busuk..

Sebagian dari mereka bahkan sudah tidak dapat menikmati air bersih lagi…

Tuhan, Mereka benar-benar terluka..

Ya Allah yang Maha Adil dan Perkasa..

Kini atas takdir-Mu krisis ekonomi telah melanda dunia dan juga Indonesia

Atas takdir-Mu pula saham-saham group Bakrie hancur…

Ya Allah,

Meskipun para pemimpin negeri ini berusaha keras menyelamatkan Group Bakrie dari keruntuhannya, namun kami yakin Engaku lebih berkuasa daripada Si-Yudhoyono atau Si-Kalla…

Ya Allah,

Selamatkan warga Porong…

Ya Allah yang Maha Adil..

Jangan selamatkan Group Bakrie dari kehancurannya…

Biarkanlah para pemilik modal di Group Bakrie sejenak merasakan pula sakit yang pernah dirasakan oleh korban Lapindo..

Ya Allah,  biarkanlah Group Bakrie mengalami kehancuran seperti ketika Engkau membiarkan harta korun tertelan bumi ..

Ya Allah, jangan selamatkan kekuasaan manusia yang ingin menyelamatkan Group Bakrie seperti saat Engkau tidak menyelamatkan kekuasaan Raja Fir’aun…

Amien..amien..

Jika Ical Jadi Presiden, Akankah Hak atas Lingkungan Hidup Sirna?

Koordinator Kajian Badan Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar Anton Lesiangi mengatakan Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar mengusung 10 nomine calon presiden pada Pemilihan Presiden 2009. Salah satu nomine itu adalah Aburizal Bakrie (Ical). Jika Ical jadi presiden, bagaimana ya nasib korban Lapindo? Bagaimana pula nasib lingkungan hidup Indonesia. Akankah lingkungan hidup kita semakin hancur seiring dengan dilantiknya Ical menjadi Presiden RI?

————–

Berita Koran TEMPO (20/10) yang memuat para nomine calon presiden itu bisa jadi membuat gerah hati seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap nasib korban Lapindo. Bagaimana tidak, Ical yang selama ini seringkali membela posisi Lapindo justru dinominasikan menjadi Presiden oleh partai pemenang pemilu pada tahun 2004 yang lalu.

Bukan hanya terkait kasus Lapindo tapi nasib keberlanjutan alam Indonesia juga dipertaruhkan jika Ical benar-benar jadi Presiden Republik Indonesia. Betapa tidak, pada saat menjadi Ketua Komite Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Ical pernah mengeluarkan pernyataan yang mengancam lingkungan hidup.

Pada tahun 2002, Ical pernah mengusulkan pembangunan ekonomi terlebih dahulu tanpa penanganan masalah lingkungan hidup. Kontan, pandangan itu mendapat tentangan dari pakar lingkungan hidup Emil Salim. Bahkan di tengah kesibukannya, Emil Salim, menyempatkan diri untuk menulis pendapatnya guna ‘melawan’ pendapat Ical di Harian KOMPAS hari Selasa, 26 November 2002

Celakanya, hanya empat tahun berselang, tepatnya tanggal 29 Mei 2006 lumpur Lapindo menghancurkan keberlanjutan ekologi warga Sidoarjo.

Pertanyaannya kemudian adalah, jika Ical jadi Presiden RI apakah kita masih bisa menikmati hak asasi kita atas kondisi lingkungan hidup yang sehat? Apakah kita masih bisa minum air bersih dan menghirup udara sehat jika mantan bos Bakrie itu menjadi Presiden?

Share-Bulletin Korban Lapindo Edisi II

Korban Lapindo masih bersuara menentang kekuasaan politik dan modal yang mengabaikan hak-haknya sebagai manusia. Kesan itulah yang muncul dalam Bulletin Korban Lapindo Edisi ke-2 ini. Selangkapnya dapat di-download di bawah ini..gratis..tis…tis…tis..

bulletin-korban-lapindo-edisi-ii1

Pemerintah Subsidi Orang Kaya dan Hempaskan yang Miskin…

Untuk kesekian kalinya, pemerintah menyubsidi orang-orang kaya dan meninggalkan warganya yang miskin seperti korban Lapindo. Setelah muncul kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), Peraturan Presiden (Perpres) soal Lapindo yang menghilangkan secara berlahan tapi tanggungjawab korporasi atas malapetaka lumpur, kini pemerintah menaikkan jaminannya kepada nasabah deposito hingga Rp. 2 miliar.

____________________________

Pemerintah menaikkan besar maksimal dana nasabah yang dijamin pemerintah sebanyak 20 kali lipat dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Keputusan yang berlaku mulai hari ini diambil agar sistem perbankan terhindar dari “rush” atau aksi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, (13/10), seperti yang ditulis di web metrotvnews.com.

Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki deposito hingga Rp.2 miliar? Jawabanya singkat dan jelas, ORANG KAYA. Seperti yang sudah-sudah, krisis keuangan global yang mengancam berkurangnya kenyamanan hidup orang-orang kaya selalu segera di respon pemerintah dengan cepat dan memuaskan.

Lantas bagaimana respon pemerintah terhadap krisis yang menimpa orang miskin? Kasus Lapindo adalah gambaran yang nyaris telanjang atas respon pemerintah itu.

Ibu Jumik, korban Lapindo yang terpakasa harus meninggalkan Rumah Sakit Sidoarjo karena tidak mampu membayarnya. Sementara itu Bapak Marsono, korban Lapindo yang seperti bunyi suratnya di Majalah TEMPO edisi 13-19 Oktober 2008 selalu diombang-ambingkan dalam meminta haknya. Mereka adalah sebagian kecil kisah pilu warga negara yang ditinggalkan oleh negara.

Padahal mereka tidak memiliki kesalahan terhadap negara, mereka juga tidak memiliki dosa terhadap Lapindo. Namun kini mereka harus kehilangan rumah, sekolah, kebun, sawah, sahabat, sanak saudara dan kampungnya akibat semburan lumpur Lapindo.

Dimana negara? Kemana larinya negara pada kasus Lapindo? Kenapa negara seakan ‘bersujud’ di hadapan korporasi besar itu? Mengapa bila rakyat jelata yang dihantam krisis, negara seakan bersembunyi dan baru muncul ketika orang-orang kaya yang terancam krisis?

Group Bakrie Kolaps? Ganti Rugi Korban Lapindo Diabaikan?

Menurut berita yang ditulis di http://www.metrotvnews.com (8/10), saham enam perusahaan Grup Bakrie yang disuspend sejak kemarin, sudah tidak diperdagangkan sejak tadi pagi. Apakah ini pertanda kerajaan bisnis group Bakrie sedang menunggu ajal? Lantas bagaimana tanggungjawabnya terhadap ganti rugi korban Lapindo?Akankah diabaikan? Beranikah pemerintah segera menyita asset group Bakrie agar tidak lari dari tanggungjawabnya terhadap korban Lapindo?

_____________________

Krisis keuangan yang semula melanda Amerika Serikat mulai terasa di Indonesia. Bursa Efek Jakarta mulai goyah. Saham enam group Bakrie dihentikan penjualannya di bursa saham. Beberapa orang bilang bahwa ini adalah tanda-tanda kejayaan group Bakrie akan berakhir. Benarkah?

Jika analisa bahwa ini adalah tanda-tanda kehancuran kerajaan bisnis group Bakrie itu benar, lantas bagaimana dengan tanggungjawabnya terhadap ganti rugi korban Lapindo? Akankah nasib mereka ditinggalkan begitu saja?

Hingga kini beberapa korban Lapindo masih banyak yang belum menerima ganti rugi sesuai dengan kesepakatan. Itu baru ganti rugi yang telah direduksi menjadi persoalan jual beli, belum ganti rugi akibat meningkatnya biaya kesehatan akibat kehancuran lingkungan hidup yang terjadi di kawasan Porong.

Perkembangan kondisi terakhir inilah yang mengharuskan negara segera turun dari menara gading untuk melindungi korban Lapindo. Negara harus segera menggunakan kekuasaannya untuk menyita aset group Bakrie agar mereka tidak mangkir atau meninggalkan tanggungjawab ganti rugi terhadap korban Lapindo yang semakin meluas.

Namun, bernaikah Presiden Yudhoyono melakukan pembelaan terhadap korban Lapindo?

Emil Salim VS Aburizal Bakrie?

Masyarakat terhenyak, ketika muncul semburan lumpur Lapindo yang menghancurkan ekosistem di kawasan Porong. Padahal jika kita menoleh ke belakang kita tidak perlu terhenyak atau kaget dengan penghancuran lingkungan besar-besaran itu. Pasalnya, pada tahun 2002, mantan ‘Big Boss’ group Bakrie, perusahaan induk Lapindo, yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pernah melontarkan pemikiaran yang membahayakan bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Tokoh lingkungan Hidup Emil Salim pun mengkritik pemikiran Aburizal Bakrie tersebut. Andaikata Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, menuruti kata-kata Emil Salim mungkin tidak akan terjadi malapetaka lumpur panas Lapindo..

Berikut kutipan kritik Emil Salim terhadap pendapat Aburizal Bakrie.

________________

Ekonomi dalam Lingkungan

Oleh Emil Salim

DALAM pertemuan baru-baru ini dengan Pengurus Kadin tentang hasil keputusan “Pertemuan Kepala Pemerintahan tentang Pembangunan Berkelanjutan” di Johannesburg, Afrika Selatan, Juni 2002, Ketua Umum Kadin Indonesia Aburizal Bakrie, mengusulkan agar di masa krisis ekonomi sekarang ini diutamakan pembangunan ekonomi lebih dulu tanpa penanganan masalah lingkungan hidup.

Alasannya jelas, menanggapi masalah lingkungan makan ongkos. Dalam keadaan sekarang ini sekadar mempertahankan hidup perusahaan saja sudah menguras segala dana, daya, dan tenaga perusahaan. Apalagi jika ditambah untuk biaya lingkungan. Lagipula bukankah negara industri tadinya membangun ekonomi juga tanpa pertimbangan lingkungan, dan baru kemudian menggarapnya setelah industri sudah maju?

Maka yang ingin diusulkan Ketua Umum Kadin Indonesia adalah pendekatan pola “ekonomi dulu, lingkungan kemudian.”

Sementara ini, rekan-rekan di lembaga swadaya masyarakat cemas menyaksikan kemerosotan lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan di kebanyakan negara berkembang sudah membahayakan daya dukung alam guna menopang kehidupan manusia. Di Indonesia saja, luas areal hutan sudah amat menciut. Dikhawatirkan lima tahun lagi hutan dataran rendah Pulau Sumatera akan gundul, dan sepuluh tahun lagi nasib sama berlaku untuk Pulau Kalimantan.

Kondisi sungai-sungai Pulau Jawa sudah tercemar berat. Lautan di Indonesia bagian barat sudah terkuras ikannya melebihi kemampuan perkembang-biakannya, sehingga jumlah stok ikan di laut menciut. Pencemaran udara, terutama di kota-kota, sudah amat memprihatinkan dan berdampak luas pada naiknya korban akibat infeksi saluran pernapasan. Dan kerusakan lingkungan Indonesia berdampak global. Tahun 1997 kebakaran hutan Indonesia dan pembakaran tanah gambut telah melepaskan ke atmosfir 2,6 milyar ton karbon, sehingga menaikkan laju pertambahan CO2 dengan dua kali di angkasa bumi. Kebakaran hutan ini seakan tak terkendali lagi, dan berlaku setiap tahun hingga kini. Juga mencemaskan adalah penyedotan air tanah melebihi kemampuan alam untuk mengisinya kembali sehingga volume air dalam tanah kian berkurang.

Dalam keadaan seperti ini bisa dipahami bila lembaga swadaya masyarakat di lingkungan gelisah-resah, mengepalkan tinju dan berseru: “selamatkan lingkungan dulu, baru ekonomi!”

Sumber :Kompas Selasa, 26 November 2002

atau dapat juga dilihat di http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-November/000485.html

Adakah Alasan untuk Kembali Memilih SBY dalam Pilpres 2009?

Beberapa hari yang lalu, santer beredar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak maju lagi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Pertanyaan mendasarnya adalah adakah alasan bagi rakyat Indonesia untuk kembali memilih kembali SBY dalam Pilpres 2009? Berikut beberapa pertanyaan yang membuat rakyat ragu terhadap kepemimpinan SBY selama ini?

_________________________

sumber foto http://www.presidensby.info

1. Bukankah Presiden SBY telah mengeluarkan dua kali Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan semburan lumpur Lapindo yang justru mereduksi persoalan ganti rugi terhadap korban menjadi sekedar persoalan jual beli asset? Bukankah dengan direduksinya ganti rugi dengan jual beli asset itu telah menghilangkan tanggung jawab Lapindo terhadap meningkatnya biaya kesehatan akibat dampak lingkungan hidup dari lumpur Lapindo?

2. Bukankah dalam kedua Perpres yang terkait dengan Lapindo itu telah membagi wilayah Porong menjadi kawasan terdampak dan diluar terdampak yang secara berlahan melepaskan Lapindo dari tangunggjawabnya atas malapetaka industri pertambangan di Sidoarjo itu?

3. Bukankah atas persetujuan Presiden SBY pula, miliaran rupiah uang rakyat di APBN dikucurkan untuk meringankan beban tanggungjawab Lapindo?

4. Ada hubungan apakah antara Presiden SBY dengan para petinggi Lapindo dan Group Bakrie sehingga beliau dengan tanpa beban mengabaikan temuan berbagai pakar independen dari dalam dan luar negeri yang menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo adalah akibat aktivitas pengeboran dan bukan bencana alam?

Lantas, adakah alasan bagi rakyat Indonesia untuk kembali memilih kembali SBY menjadi Presiden RI pada Pilpres 2009?

Kali Porong Nasibmu kini………………..

Semburan lumpur Lapindo tidak hanya ‘berhasil’ dengan gemilang mengusir warga dari kampungnya namun juga telah sukses menghancurkan ekosistem sungai (kali) Porong. Bukan hanya biota dari kali Porong yang berhasil dihancurkan namun juga sawah-sawah penduduk akibat rembesan lumpur Lapindo yang dibuang di kali itu.

Bahkan seiring dengan datangnya musim hujan, pendangkalan kali Porong akibat lumpur Lapindo diperkirakan akan memicu banjir di kawasan Sidoarjo hingga Surabaya. Pertanyaannya adalah siapa yang harus bertanggungjawab atas malapetaka lingkungan hidup itu?

———————————————————–

Sumber Foto: Google Earth

Sumber Photo: http://cetak.kompas.com

Sumber foto: www.satudunia.net

Sumber Foto: www.satudunia.net

Sumber Foto:http://picasaweb.google.com/nantoprasetyo/

Sumber Foto:http://picasaweb.google.com/nantoprasetyo/

Sumber Foto:http://picasaweb.google.com/nantoprasetyo/

Sumber Foto:http://picasaweb.google.com/nantoprasetyo/

Seperti yang ditulis KOMPAS edisi 25 September 2008, beberapa waktu belakangan kolam penampungan lumpur mendekati penuh dan tanggul terancam jebol. Karena itu, sejak minggu kedua September seluruh semburan lumpur Lapindo— 100.000 meter kubik per hari—dibuang ke Sungai Porong. Akibatnya, aliran air sungai terhenti terutama di bawah jembatan tol Porong-Gempol sehingga air tertahan dan permukaan air sungai meninggi.

Dampaknya, air bercampur lumpur merembes ke sawah dan pekarangan warga di sekitar Sungai Porong, yaitu di Desa Pejarakan dan Desa Besuki. Kedua desa yang sudah dimasukkan ke dalam peta terdampak lumpur Lapindo tersebut masih dihuni karena warga belum mendapat ganti rugi. Warga khawatir terjadi banjir saat musim hujan nanti.

Lantas siapa yang pantas dimintai pertanggungjawaban atas hancurnya ekosistem dan sistem hidrologi Kali Porong tersebut?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sumber: http://www.presidenri.go.id

Wakil Presiden Jusuf Kalla, sumber Foto: aco.web.id

Menko Kesra Aburizal Bakrie, sumber Foto :http://www.greatpriceshere.com

Ketua Dewan Pengarah BPLS dan Menteri PU Djoko Kirmanto, sumber Foto: www.inkindo-kalbar.org

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, sumber Foto: http://www2.kompas.com/

Tuan Aburizal Bakrie, Tidakah Kau Lihat Derita Korban Lapindo?

Sumber Foto: http://www.kapucino.org/2008/05/29/ical-for-president/

Adalah Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, berkali-kali membantah keterkaitannya dengan Lapindo di berbagai media massa meskipun berkali-kali pula media massa mendokumentasikan pembelaannya terhadap Lapindo.

Terlepas dari itu semua Ical adalah seorang Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) yang harusnya lebih peka terhadap penderitaan rakyat. Saat ini ribuan warga Porong tengah hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan sejak munculnya semburan lumpur Lapindo. Apakah Mr. Ical juga melihat dengan mata dan hatinya terhadap penderitaan warga korban Lapindo?

———————-

Tuan Aburizal Bakrie,

Tidakkah engaku melihat pilunya hati Ibu Mutomaroh, warga Kedung Bendo, yang usahanya hancur akibat semburan lumpur Lapindo?  Sebelum semburan lumpur Lapindo, Ibu Mutomaroh adalah pengrajin perhiasan emas.

Biasanya di hari Idul Fitri, ia mampu memberi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi keenam anak buahnya. “Sekarang usaha saya sudah gulung tikar. Untuk pengeluaran hari raya saja sudah susah,” ujarnya seperti ditulis dalam bulletin Kanal edisi II tahun 2008.

Hingga bulan Agustus 2008 ini sisa uang 80% yang dijanjikan Lapindo belum juga dibayar. “Padahal uang itu rencananya untuk kembali memulai usahanya kembali,” tuturnya.

Tuan Aburizal Bakrie,

Tidakkah kau lihat bahwa lumpur Lapindo bukan hanya mengancurkan produktivitas ekonomi warga namun juga telah mengancam keselamatan hidupnya?

Tuan Aburizal Bakrie,

Jika kau sempat bertandang ke Porong, cobalah buka kaca atau pintu mobil mewahmu itu. Pasti bau busuk dari lumpur Lapindo segera menyergap hidungmu.

Tuan Aburizal Bakrie,

Jika kau bertandang ke Porong, cobalah singgah sebentar di rumah warga yang bapak, ibu, kakak, adik, paman dan anaknya meninggal dunia akibat gangguan pernafasan sejak munculnya semburan lumpur Lapindo.

Tuan Aburizal Bakrie,

Bukankah kau adalah Menko Kesra?

Tidak cukupkah penderitaan warga Porong akibat semburan lumpur Lapindo itu mampu membuka mata dan hatimu?

Haruskah kau menunggu seluruh warga Porong meninggal dunia untuk mampu membuka mata dan hatimu? Haruskah seluruh rakyat di negeri ini memaksa Presiden Yudhoyono untuk mendepakmu dari kursi kabinet agar kau mampu membuka mata dan hatimu terhadap korban Lapindo?

Photo Bicara; Kebencian Warga Terhadap Lapindo

Coretan di dinding membuat resah..

Resah hati pencoret mungkin ingin tampil

Tapi lebih resah para pembaca coretannya..

Karena coretan dinding adalah pemberontakan…

(Iwan Fals, Coretan Dinding)

Coretan warga di dinding, kaca rumahnya dan di spanduk berikut ini menunjukan bahwa kebencian terhadap Lapindo telah mencapai puncaknya. Bagaimana tidak, sebelumnya para korban Lapindo ini adalah masyarakat biasa yang menikmati kehidupan kampung yang penuh gotong royong. Mereka tidak memiliki kesalahan apapun dengan Lapindo ataupun Group Bakrie..Namun kini lumpur Lapindo telah menghancurkan rumah dan kampungnya..

Kini kampung itu telah mati..tidak ada lagi kehidupan..semua telah sirna oleh lumpur Lapindo..

Wajar saja bila mereka kini mengungkapkan kebencian dan pemberontakannya melalui coretan-coretan di dinding dan spanduk..

Wahai petinggi Lapindo dan juga group Bakrie, apakah kalian masih memiliki mata hati untuk sejenak membaca coretan mereka?